Tinjau amandemen yang diusulkan untuk RUU UU 342
Free

Tinjau amandemen yang diusulkan untuk RUU UU 342

[email protected]

KUALA LUMPUR: Wakil Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hasan menginginkan usulan amandemen RUU Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1998 (UU 342) (RUU) ditinjau ulang.

Dia mengatakan ini karena ada hukuman dalam amandemen UU 342 yang dianggap sangat tidak masuk akal termasuk denda maksimum RM100.000 atau penjara untuk jangka waktu maksimum tujuh tahun atau keduanya untuk individu yang melanggar prosedur operasi standar (SOP) seperti tidak memakai pakaian. masker wajah dan penjara fisik. .

Ia mengatakan, Malaysia tidak bisa menjadi negara yang ‘menghukum’, melainkan harus berdasarkan hukum yang dilaksanakan dengan kemanusiaan.

“Di kota-kota besar negara lain, kita diberikan masker jika tidak membawanya dan kita dinasihati dengan sopan.

“Selain itu, RUU itu juga tidak mencantumkan pedoman penerbitan kompon.

“Alasan Dirjen Kesehatan Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah yang sedang disempurnakan dan akan diselesaikan setelah undang-undang disahkan tidak sejalan dengan tujuan amandemen ini.

“Karena tidak ada undang-undang yang harus disahkan tanpa semua informasi dan detail dijelaskan secara transparan untuk pertimbangan legislatif,” katanya dalam sebuah pernyataan, di sini, hari ini.

Kemarin, Dr Noor Hisham dalam konferensi pers khusus RUU Perubahan UU 342, menjelaskan bahwa itu melibatkan usulan lima ketentuan baru dan lima amandemen untuk menjamin kelangsungan penegakan ketentuan sesuai Ordonansi Darurat sebelumnya.

Apabila disetujui oleh Dewan Rakyat, antara lain akan terlihat pengurangan kekuasaan untuk pelaksanaan penegakan, ketentuan untuk menjatuhkan tindakan terhadap korporasi dan hukuman umum terhadap individu dan korporasi.

Sementara itu, kata Mohamad, amandemen tersebut dinilai sebagai tindakan ‘sedikit demi sedikit’ yang menunjukkan ketidaksiapan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menyusun amandemen.

Dia mengatakan, setiap tindakan untuk mempercepat RUU tidak dapat mengabaikan transparansi dan keadilan.

Dia mengatakan Malaysia harus belajar dari episode pandemi ini, sebenarnya salah satu alasan masyarakat terus berada dalam situasi saat ini adalah karena kegagalan untuk menerapkan keadilan dalam penegakan hukum.

“Sudah banyak kasus perlakuan dan tindakan ‘dua derajat’ antara orang biasa dengan pejabat dan orang yang berkuasa.

“Warga desa, pedagang dan mereka yang biasa-biasa saja, diperparah secara tidak wajar, tetapi orang-orang terkenal didenda sangat ringan,” katanya.

© New Straits Times Press (L) Bhd

Posted By : hk hari ini keluar