Pemerintah siap melaksanakan transformasi sistem peradilan untuk memperkuat demokrasi
Free

Pemerintah siap melaksanakan transformasi sistem peradilan untuk memperkuat demokrasi

KUALA LUMPUR: Pemerintah siap melaksanakan transformasi sistem peradilan untuk memperkuat demokrasi di negara ini, kata Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.

Ia mengatakan, transformasi tersebut sejalan dengan Transformasi Parlemen yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

Saat menyampaikan pesan dalam rangka Tahun Baru 2022 yang disiarkan di stasiun televisi lokal malam ini, Perdana Menteri juga menyinggung tentang Memorandum of Understanding (MoU) tentang Transformasi dan Stabilitas Politik yang ditandatangani pada 13 September.

Ia mengatakan MoU telah berhasil mengatasi tantangan ketidakstabilan politik di tanah air yang terjadi tahun ini.

Tantangan, katanya, yang mengancam pemulihan dan agenda persatuan negara secara keseluruhan, ditangani dalam semangat Keluarga Malaysia dan lintas perbedaan politik.

“Melalui stabilitas ini, Alhamdulillah, Rencana Malaysia ke-12 (RMK-12) disetujui tanpa ada perubahan pada 7 Oktober, serta APBN 2022 juga disahkan dengan dukungan mayoritas pada 13 Desember.

“Saya sangat senang dan terharu ketika UUD (Amandemen) RUU 2021 terkait Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) disahkan dengan dukungan seluruh 200 anggota parlemen yang hadir,” ujarnya.

Ismail Sabri mengatakan, hal tersebut membuktikan semangat persatuan yang dapat diraih dalam perbedaan dan juga mengucapkan terima kasih kepada setiap Anggota DPR yang telah mendukung.

Selaras dengan nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam konsep dan filosofi Keluarga Malaysia, ia meyakini bahwa Anggota DPR juga akan mendukung beberapa RUU yang akan diajukan.

“Seperti RUU Anti Lompat Partai, Amandemen Konstitusi serta amandemen hukum lainnya dan Transformasi Parlemen. Semangat kebersamaan ini pasti akan menambah stabilitas politik di negara ini,” katanya.

MoU ditandatangani oleh Pemerintah Federal dan Pakatan Harapan (PH) untuk membentuk kerjasama bipartisan dengan meningkatkan semangat Keluarga Malaysia.

MoU tersebut memiliki enam agenda meliputi penguatan rencana COVID-19, transformasi administrasi, reformasi parlemen, independensi peradilan, Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) dan pembentukan komite pengarah.

Disebutkan pula bahwa pemerintah sepakat untuk tidak mengusulkan pembubaran DPR sebelum 31 Juli 2022 dan kerjasama itu sejalan dengan perintah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Syah yang menasihati semua pihak. untuk mempraktikkan demokrasi deliberatif dalam mencari solusi untuk setiap masalah.-BERNAMA

© New Straits Times Press (L) Bhd

Posted By : hk hari ini keluar