Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit Tambah Empat Anggota Baru, kata Zuraida – MPOC
MpoC

Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit Tambah Empat Anggota Baru, kata Zuraida – MPOC

Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit akan menambah empat anggota baru, kata Zuraida

KUALA LUMPUR (16 Nov): Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) akan menambah empat anggota baru, yaitu Kolombia, Ghana, Honduras dan Papua Nugini, menurut Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Datuk Zuraida Kamaruddin.

Ini akan menciptakan aliansi strategis menuju stabilisasi harga minyak sawit tahun depan, katanya.

“Keikutsertaan anggota baru CPOPC ini juga akan meningkatkan kontrol pasar minyak sawit di antara anggota dewan dan memastikan pangsa pasar internasional yang lebih baik,” katanya kepada Dewan Rakyat, Selasa (16 November) menanggapi pertanyaan dari Che Alias. Hamid (PAS-Kemaman) yang menanyakan rencana strategis kementerian dalam menghadapi ketidakpastian harga komoditas yang diharapkan tahun depan.

Indonesia dan Malaysia, produsen minyak sawit terbesar di dunia, saat ini adalah anggota CPOPC, sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada November 2015.

Zuraida juga mengatakan kementeriannya akan fokus pada petani kecil kelapa sawit untuk menciptakan mekanisme klaster yang memungkinkan mereka mencapai produktivitas yang lebih tinggi dengan mengoperasikan kebun mereka dalam klaster.

“Mekanisme ini akan berdampak positif, memberikan pengembalian yang menguntungkan dan meningkatkan pendapatan petani kecil,” katanya menjawab pertanyaan tambahan dari Che Alias ​​yang ingin mengetahui mekanisme pemerintah untuk memastikan bahwa petani dilindungi dan tangguh dalam menghadapi harga berapa pun. ketidakpastian di masa depan.

Zuraida juga menanggapi pertanyaan dari Datuk Seri Hasan Arifin (Barisan Nasional-Rompin) tentang status terkini dari kampanye anti-kelapa sawit dan pembatasan yang diberlakukan oleh Uni Eropa (UE) terhadap minyak sawit Malaysia.

Dia mengatakan sidang akan diadakan awal tahun depan bagi Malaysia untuk menyajikan fakta dan kebijakannya untuk melawan kampanye UE.

Menteri mencatat bahwa Malaysia mengambil tindakan hukum terhadap UE pada 1 Juli 2020, dan mengajukan tindakan hukum di bawah mekanisme penyelesaian perselisihan Organisasi Perdagangan Dunia pada 15 Januari 2021.

“Setelah itu, konsultasi diadakan antara Malaysia dan UE pada 17 Maret 2021, di mana tidak ada kesepakatan yang tercapai. Tindak lanjut akan dilakukan pada Januari 2022.

“Saya akan menghadiri sesi ini untuk menyajikan fakta yang lebih akurat kepada UE dalam menyangkal asumsinya tentang kebijakan yang diterapkan di negara kita,” tambahnya.

Sumber: The Edge Markets

Anda dapat membagikan postingan ini:


Posted By : hk prize